Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen BPP Hipmi) Anggawira menegaskan isu mengenai keberlanjutan ekonomi harus menjadi prioritas yang yang diusung oleh para calon presiden serta calon perwakilan presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024.

“Satu hal yang tersebut saya tekankan terkait pandangan kami mengenai capres-cawapres, isu keberlanjutan serta perekonomian menjadi prioritas yang mana itu Hipmi harapkan mencuat dari calon RI-1 lalu RI-2,” katanya dalam keterangan dalam Jakarta, Kamis.

Menurut Anggawira, isu sektor ekonomi merupakan hal yang mana hal tersebut penting untuk dibahas dari sisi visi serta misi para capres lalu cawapres, apalagi terkait iklim usaha. Pasalnya, ranah hal itu menjadi perhatian dari Hipmi, dikarenakan sebagai organisasi yang tersebut dimaksud berisikan para pengusaha muda, kemudahan untuk menjalankan bidang usaha hingga akses modal bagi UMKM menjadi hal yang digunakan penting.

“Saya ingin siapa pun capres serta cawapres yang digunakan digunakan bersaing dalam area Pilpres 2024 memang miliki roadmap yang digunakan jelas untuk isu ekonomi, khususnya mengenai cara memanfaatkan bonus demografi untuk memacu lahirnya para pengusaha baru,” ujarnya pula.

Menurut Anggawira, hal itu juga sejalan dengan visi Hipmi untuk terus menumbuhkan hitungan pengusaha muda pada area Indonesia untuk memacu roda perekonomian bangsa.

Ia juga menyebut isu keberlanjutan juga menjadi prioritas serta sangat ditekankan oleh Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari. Keberlanjutan program Presiden Joko Widodo dinilai penting kemudian harus jadi tongkat estafet pada kepemimpinan selanjutnya.

Pemerintah saat ini dinilai sudah lama berhasil menggalakkan hilirisasi, sektor sektor ekonomi digital, hingga proyek ibu kota Nusantara (IKN). Menurut Anggawira, capaian-capaian hal itu menjadi kunci untuk sanggup membantu pengembangan UMKM kemudian penting disoroti dari pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Sejalan dengan apa yang dimaksud digunakan sudah disampaikan Ketum Akbar, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat menjaga UMKM serta habitat sektor dunia usaha digital hingga akhirnya memproduksi kebijakan yang dimaksud mengatur social commerce demi meyakinkan bukan ada perusahaan media sosial asing yang digunakan hal tersebut melakukan monopoli. Aspek seperti ini menjadi contoh mengapa keberlanjutan program Presiden Jokowi turut menjadi perhatian kami,” kata Anggawira.