Kementerian Komunikasi juga Informatika () menyebut Indonesia berpeluang mengadopsi Digital Markets Act (DMA) milik Uni Eropa untuk mengatur  di area tempat dalam negeri.

Hal ini disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada tempat Jakarta, Rabu (18/10).

“Kita lagi mengkaji kemudian mengkalkulasi tentang Digital Markets Act. Ini kan ada fenomena e-commerce, x-commerce ini kan barang baru. Makanya kita sedang mengkaji Digital Markets Act yang dimaksud diberlakukan pada Eropa,” ujar Budi di dalam area kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

“Ini lagi dikaji. Udah beberapa poin kelihatannya kita sanggup jadi adopsi. Jadi kita mengadopsi. Disesuaikan dengan kondisi Indonesia,” imbuhnya.

Merujuk keterangan dari laman resmi Uni Eropa, Digital Markets Act adalah undang-undang Uni Eropa untuk memproduksi pasar pada tempat sektor digital lebih lanjut besar adil. Untuk melakukannya, DMA menetapkan serangkaian kriteria objektif yang digunakan yang jelas untuk mengidentifikasi “gatekeeper.”

Gatekeeper adalah media digital besar yang dimaksud menyediakan layanan-layanan populer, seperti mesin pencari online, toko aplikasi, hingga layanan messenger. Gatekeeper wajib mematuhi apa yang dimaksud digunakan harus dijalani juga juga apa yang digunakan tak ada boleh diimplementasikan yang mana yang tercantum dalam DMA.

Budi menyebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait pasar digital serta juga bisa jadi jadi diadopsi dari DMA, seperti aturan pajak, platform, hingga upaya untuk menjaga persaingan bidang bidang usaha yang mana digunakan sehat. Budi mengaku telah lama dijalani bertemu banyak stakeholder untuk berdiskusi terkait DMA.

Budi mengatakan selain mendiskusikan kesulitan DMA, pertemuannya dengan Blair juga membicarakan isu kecerdasan buatan (AI), perlindungan data pribadi (PDP), kemudian e-Government. Budi mengatakan Blair ingin membantu perubahan digital Indonesia, terutama terkait beberapa isu penting.

“Tony Blair ini menjadi konsultan serta berdiskusi untuk 36 negara. Pengalaman-pengalaman dia banyak mengenai bagaimana pemerintahan digital ini sanggup diakselerasi dengan layanan yang digunakan digunakan baik,” katanya.

“Indonesia kan beda dengan negara lain, tapi paling tak dengan pengalaman-pengalaman itu, Tony Blair mampu berbagi ilmu juga pengalaman agar negara kita pemerintahan digitalnya sanggup terwujud dengan baik,” tambahnya.