Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) terus memantau serta menapis penyebaran konten negatif di tempat tempat ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pilpres berjalan damai.

“Kami tidaklah bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tersebut digunakan lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli serta konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).

Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah mempunyai infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi lalu juga juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja mirip dengan aparat penegak hukum lalu juga lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.

“Misalnya ujaran kebencian yang mana mana berpotensi untuk memecah keutuhan dan juga juga mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya tak ingin pemilihan umum 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang mana mana mengusik keutuhan warga juga bangsa. Kominfo ingin diskusi sanggup berkembang dengan dinamis.

“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi tak sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi kemudian misinformasi yang digunakan memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.

Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap membantu kebebasan berpendapat. Menurutnya, bukan ada satu kebijakan yang dimaksud dimaksud membatasi kebebasan berbicara kemudian Kominfo mengambil bagian serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.

“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang dimaksud mana demokratis serta kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu sekadar diatur oleh beberapa orang regulasi,” ujarnya

“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian juga disinformasi yang digunakan menyesatkan warga kemudian juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS juga Google Indonesia yang digunakan sudah pernah melakukan survei opini penduduk terkait pemanfaatan internet yang tersebut itu sehat dalam rangka pilpres 2024.

Menurutnya, hasil survei yang disebut sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang mana dimaksud sehat.

“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang tersebut digunakan beredar dalam tempat media media sosial itu sanggup dilihat dari kecenderungan disinformasi yang dimaksud digunakan dihasilkan,” ujarnya.

Minimalkan Banjir Disinformasi

Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi mendekati Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang dimaksud dimaksud miliki otoritas.

Menurutnya, Indonesia dapat jadi berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 di area area mana warga mengetahui informasi dari media yang dimaksud yang bukan ada kredibel sehingga menimbulkan persoalan pada masyarakat.

“Fenomena misinformasi muncul lantaran informasi atau fakta dari badan otoritas yang hal itu punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang mana dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang mana digunakan mempunyai otoritas terhadap isu hal yang untuk memberikan informasi,” jelasnya.

Menurut Semuel, peran serta para peserta pemilihan umum sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pemilihan umum memiliki basis pendukung yang dimaksud mana setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.

“Harus ada integritas dari para persertanya akibat kalau tidak, pengikutnya akan tambahan kacau. Untuk itu juga perlu yang dimaksud dimaksud namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya dalam area situ,” tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS juga Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang mana yang disebut sudah ada di dalam tempat Kementerian Kominfo.

“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita mampu jadi berkolaborasi tambahan dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang tersebut yang disebut perlu diperbaiki atau ada program lain yang mana perlu diperbaiki,” jelasnya.